PESISIR BARAT — Potret ketimpangan antara belanja birokrasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pesisir Barat. Kali ini, perhatian tertuju pada rencana penggunaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih menantikan pembangunan dan tuntutan efisiensi anggaran, publik dibuat bertanya-tanya setelah penelusuran terhadap sejumlah pos anggaran Disporaparekraf menunjukkan nilai belanja operasional yang disebut mencapai sekitar Rp1,522 miliar.
Ironisnya, anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk kebutuhan operasional birokrasi, mulai dari perjalanan dinas, ATK, makan dan minum, kendaraan dinas, jasa, honor kegiatan hingga kebutuhan kesekretariatan.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran awak media pada Rabu (12/8/2026), belum terlihat informasi mengenai pembangunan infrastruktur strategis yang secara langsung menyentuh sektor pariwisata, pemuda, olahraga maupun ekonomi kreatif.
Rp1,5 Miliar Lebih, Habis untuk Apa?
Dari data yang ditelusuri, sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian antara lain:
• Perjalanan dinas: sekitar Rp295 juta.
• Belanja ATK dan kebutuhan perkantoran: sekitar Rp266 juta.
• Makan dan minum: sekitar Rp190 juta.
• Kendaraan dinas: sekitar Rp198 juta, termasuk sewa, servis dan operasional.
• Jasa transaksi keuangan: sekitar Rp162,4 juta.
• Honor kegiatan: sekitar Rp112,4 juta.
• Jasa konsultasi: sekitar Rp140 juta.
• Pakaian dan cendera mata: sekitar Rp63,7 juta.
• Belanja sewa: sekitar Rp42,6 juta.
• Belanja kesekretariatan: sekitar Rp35,52 juta.
• Sewa bangunan: sekitar Rp16,5 juta.
Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai kurang lebih Rp1,522 miliar.
Besarnya angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa besar manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat dari belanja tersebut?
Pariwisata Punya Potensi Besar, Tapi Anggaran Dipertanyakan
Pertanyaan publik menjadi semakin tajam karena Disporaparekraf tidak hanya mengurusi satu sektor.
Ada empat sektor strategis yang berada di dalamnya, yakni pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pesisir Barat sendiri dikenal memiliki potensi wisata yang besar. Pantai, kawasan wisata, ekonomi kreatif serta potensi anak muda seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.
Namun potensi tersebut tentu membutuhkan program konkret dan keberpihakan anggaran.
Jangan sampai sektor pariwisata hanya menjadi slogan dalam berbagai forum dan dokumen perencanaan, sementara anggaran justru lebih banyak terserap untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi.
Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah bekerja tanpa anggaran. Yang dipertanyakan adalah keseimbangan antara biaya menjalankan birokrasi dengan manfaat yang dihasilkan untuk publik.
Di Tengah “Puasa Pembangunan”, Angka Ini Jadi Sorotan
Pesisir Barat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Infrastruktur, akses wilayah, pengembangan destinasi wisata hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Dalam situasi seperti itu, belanja operasional lebih dari Rp1,5 miliar tentu menjadi angka yang patut dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah setiap pos tersebut benar-benar diperlukan, bagaimana dasar penganggarannya, siapa penerimanya, kegiatan apa yang dilaksanakan, serta apa output dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sebab ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar apakah uang tersebut terserap.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang dihasilkan setelah uang rakyat tersebut dibelanjakan.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan laporan bahwa anggaran telah direalisasikan, sementara manfaat konkretnya tidak terlihat.
Disporaparekraf Diminta Buka Data
Karena itu, Disporaparekraf Kabupaten Pesisir Barat dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai anggaran tersebut.
Setidaknya publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai:
Apa dasar penganggaran Rp1,522 miliar tersebut?
Kegiatan apa saja yang dibiayai?
Siapa penerima manfaatnya?
Berapa realisasi masing-masing pos?
Dan apa output yang dihasilkan untuk masyarakat Pesisir Barat?
Terlebih, anggaran pemerintah pada hakikatnya merupakan uang publik yang harus dikelola berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Disporaparekraf Belum Beri Tanggapan
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Disporaparekraf Kabupaten Pesisir Barat melalui pesan WhatsApp pada Rabu (12/8/2026).
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau penjelasan yang diterima.
Awak media masih berupaya menghubungi pihak Disporaparekraf untuk mendapatkan klarifikasi mengenai dasar penganggaran, rincian kegiatan, realisasi serta manfaat dari pos-pos belanja tersebut.
